1. Judul : MENINGKATKAN PENYEBARAN TENAGA MEDIK, PENDIDIK DAN PAKAR IPTEK
KE DAERAH GUNA MENYIAPKAN SDM BERBASIS IPTEK DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL
2. Kata
Kunci :
a. KK - I : Meningkatkan
Penyebaran Tenaga Medik, Pendidik dan Pakar Iptek ke Daerah
b. KK - II : Menyiapkan
SDM Berbasis Iptek
c. KK - III : Ketahanan
Nasional
3. Pokok Permasalahan.
Bagaimana meningkatkan penyebaran
tenaga medik, pendidik dan pakar iptek ke daerah dihadapkan dengan lingkungan
strategis yang mempengaruhi dan berkembang saat ini guna menyiapkan SDM
berbasis Iptek dalam rangka ketahanan nasional ?
4. Pokok-pokok
Persoalan.
a. Penyebaran Tenaga Medik, Pendidik dan Pakar Iptek
belum merata di setiap daerah.
Menurut Sensus Penduduk 2000, penduduk
Indonesia berjumlah sekitar 205.1 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai
negara ke-empat terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sekitar 121
juta atau 60.1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling
padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer per segi. Penduduk Indonesia
tahun 2010 diperkirakan sekitar 234.2 juta.[1]
Dengan jumlah penduduk sebesar itu dan tingkat kepadatan yang penduduk
tidak merata menyebabkan kondisi ekonomi sosial masyarakat di tiap daerah berbeda-beda,
baik yang menyangkut kesehatan, pendidikan ataupun dalam hal penguasaan iptek. Dalam
bidang pendidikan, dapat kita sebutkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi
miskin memiliki pendidikan rendah dengan persentase kelulusan Ujian Nasional 0%
[2].
Oleh karenanya untuk mengatasi masalah ini pemerintah telah melaksanakan
program penyebaran tenaga medik, pendidik dan pakar iptek ke setiap daerah.
Dalam praktik, ternyata penyebaran tenaga medik, pendidik dan pakar iptek
tersebut ternyata belum merata di setiap propinsi dikarenakan jumlah tenaga
yang masih terbatas dan pemerintah belum mengetahui pasti kebutuhan
masing-masing daerah. Bila kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan
menyebabkan terjadinya kesenjangan antar-tingkat
sosial ekonomi masyarakat, kesenjangan antarwilayah, dan rendahnya status
kesehatan, pendidikan dan penguasan iptek masyarakat daerah.[3]
b. Keengganan
para Tenaga Medik, Pendidik dan Pakar
Iptek untuk ditempatkan di daerah terpencil.
Minimnya
tenaga medik, pendidik dan pakar iptek khususnya di daerah-daerah terpencil salah
satu alasannya disebabkan keengganan mereka untuk ditugaskan di daerah
tersebut. Alasan yang melatarbelakanginya adalah karena sulitnya sarana
transportasi, kurangnya perhatian dari pemerintah, penghasilan yang minim
sebagai dampak daya beli masyarakat yang rendah, kesulitan berkomunikasi dengan
masyarakat sekitar karena tidak semua masyarakat bisa berbahasa Indonesia
dengan baik dan benar.
Selain itu, kekurangan Tenaga Medik, Pendidik dan Pakar Iptek juga
disebabkan mekanisme perekrutan yang berbelit-belit. Paradoks memang di satu sisi pemerintah
kekurangan tenaga, di sisi lain orang yang ingin melamar menjadi tenaga tersebut
susah. Seyogianya kementerian terkait melakukan manajemen perekrutan yang lebih
baik lagi agar tidak sulit mencari orang yang mau ditempatkan di daerah-daerah.
[4]
c. Keteguhan sebagian masyarakat berpegang pada pola
hidup tradisional.
Bangsa
Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang kental dengan budaya dan tradisinya.
Seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, pola hidup tradisionalpun
masih dijalankan sampai saat ini oleh sebagian masyarakat. Walaupun modernisasi
telah merambah di berbagai bidang, namun mereka seakan menampik perubahan itu.
Sebagai
contoh, dalam bidang kesehatan masih ada sebagian masyarakat yang memilih untuk
berobat ke dukun dan meminum jamu untuk penyembuhan daripada berobat ke dokter
dan meminum obat. Dan di dalam bidang teknologi, masih ada sebagian masyarakat
yang sama sekali tidak menggunakan alat elektronik dan alat modern lainnya,
seperti masyarakat badui di pedalaman banten.
Di dalam
bidang pendidikan, berdasarkan data BPS warga buta aksara mencapai 18,1 juta
orang & sekitar 4,35 juta diantaranya tergolong usia produktif (15-44
tahun). Di atas 44 tahun terdapat 13,4 juta orang, sebanyak 70% adalah
perempuan.[5]
Kondisi ini disebabkan karena masih terbentuk di pola pikir sebagian masyarakat
bahwa sekolah itu tidak penting dan perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi
karena nanti akhirnya akan ke “dapur” juga.
5. Pokok-pokok
Pemecahan Persoalan.
a. Kebijakan.
Terwujudnya peningkatkan
penyebaran tenaga medik, pendidik dan
pakar iptek ke daerah melalui / dengan cara melakukan penyebaran tenaga medik, pendidik dan pakar iptek secara adil
dan merata ke tiap daerah, memberikan
stimulus dan motivasi kepada para tenaga
medik, pendidik dan pakar iptek, dan menanamkan pemahaman pola hidup
modern kepada masyarakat guna menyiapkan
SDM berbasis Iptek dalam rangka ketahanan nasional.
b. Strategi.
1) Strategi-1.
Melakukan penyebaran tenaga
medik, pendidik dan pakar iptek secara adil dan merata ke tiap daerah.
2) Strategi-2.
Memberikan stimulus dan motivasi kepada para tenaga medik, pendidik dan pakar iptek agar
mau bertugas di daerah terpencil.
3) Strategi-3.
Menanamkan pemahaman pola hidup modern kepada masyarakat.
.
6. Upaya.
a. Upaya untuk strategi-1
Melakukan penyebaran tenaga medik, pendidik dan
pakar iptek secara adil dan merata ke tiap daerah :
1) Menganalisa
kebutuhan masing-masing daerah atas tenaga tersebut dengan cara melakukan
survei ke daerah.
2) Melaksanakan
program rekrutmen untuk tenaga medik, pendidik dan pakar iptek agar masalah
keterbatasan atas tenaga tersebut dapat teratasi.
3) Meningkatkan
anggaran untuk program penyebaran
tenaga medik, pendidik dan pakar iptek agar dapat menjangkau semua daerah.
b. Upaya untuk strategi-2
Memberikan stimulus dan motivasi kepada para tenaga medik, pendidik dan pakar iptek agar mau bertugas di daerah
terpencil :
1) Pemberian
insentif kepada para tenaga medik, pendidik
dan pakar iptek yang bersedia bertugas di daerah terpencil
2) Pemberian
sarana transportasi berupa kendaraan dinas kepada tenaga tersebut agar dapat
menjangkau daerah penugasan dengan mudah.
3) Memberikan
perhatian lebih dan menjanjikan promosi / kenaikan pangkat kepada tenaga medik,
pendidik, dan pakar iptek yang melakukan tugas dengan baik di daerah tersebut.
c. Upaya
untuk strategi-3
Menanamkan pemahaman pola hidup modern kepada masyarakat :
1) Melaksanakan
sosialisasi dan menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pola
hidup sehat secara modern.
2) Pemerintah
melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi
masa depan anak-anak.
3) Pemerintah menanamkan
pemahaman kepada masyarakat, keuntungan dan kelebihan penggunaan alat berbasis
teknologi, seperti konversi minyak tanah ke gas.
[2] Emil
Salim, Makalah Kependudukan, Iptek Dan
Pembangunan, Lemhannas, 2 Juli 2010, hlm. 12
[4] pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=1303
[5] Tb
Sjafri Mangkuprawira, Makalah Pembangunan
Kualitas Penduduk Dalam Rangka Mendukung Penguasaan Iptek, Lemhannas RI,
2 Juli 2010, hlm. 25
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Pokja Bid. Demografi
Lemhannas RI, Term Of Reference (TOR)
Untuk Menyusun Kertas Karya Kelompok (KKK), Lemhannas RI, Jakarta, 2010
Emil Salim, Makalah Kependudukan, Iptek Dan Pembangunan,
Lemhannas, 2 Juli 2010
Tb Sjafri
Mangkuprawira, Makalah Pembangunan
Kualitas Penduduk Dalam Rangka Mendukung Penguasaan Iptek, Lemhannas RI, 2
Juli 2010
kepri-dev.bps.go.id/in/sensus-penduduk-2010/162-sensus-penduduk-2010
www.bernardsimamora.info/?p=3379.
pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=1303
Sumber : KKA DK-11 Demografi PPRA Lemhannas 2010 Oleh Cicut Sutiarso, 6 Juli 2010
Post a Comment